Sepanjang 214 Kilometer Jalan Kabupaten di Jembrana Rusak

Total sepanjang 214 km yang kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat), itu mencapai sekitar 21,34 persen dari total panjang 1.003,74 km jalan kabupaten di Jembrana. Sementara sepanjang 789,53 kilometer atau sekitar 78,66 persen tercatat dalam kondisi mantap (baik dan sedang).

Selain jalan kabupaten, jalan desa yang menjadi wewenang pemkab bersama pemerintah desa juga masih banyak yang rusak. Dari total panjang 744,95 km jalan desa se-Jembrana, tercatat sepanjang 297,98 km atau sekitar 40 persen dalam kondisi tidak mantap dan sepanjang 446,97 km atau sekitar 60 persen dalam kondisi mantap.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Jembrana Gede Sony Indrawan, Selasa (7/1), menjelaskan secara umum ada 4 jenis jalan di wilayah Jembrana. Selain jalan kabupaten dan jalan desa, ada jalan nasional dan jalan provinsi. Data jalan nasional yang belakangan banyak ditemui dalam kondisi rusak, ada di pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).  

“Yang jalan nasional wewenang di BPJN atau langsung dari pusat. Sama juga dengan jalan provinsi, wewenangnya dari Dinas PU Provinsi. Kita yang di kabupaten hanya jalan kabupaten termasuk jalan desa,” ucap Sony. 

Menurut Sony, perbaikan jalan rutin dilakukan tiap tahun. Di 2025 ini, sudah ada rencana perbaikan beberapa jalan kabupaten dan jalan desa dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Badung dan APBD Jembrana. Khusus dari APBD Jembrana, disiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar untuk perbaikan 6 titik jalan kabupaten dengan total panjang 6,17 km.

Sementara dari BKK Badung, ada bantuan anggaran sebesar Rp 47 miliar untuk perbaikan sebanyak 16 titik jalan kabupaten dan 2 titik jalan desa dengan total panjang mencapai 27,68 km. “Lebih banyak dari BKK Badung. Kalau yang dari APBD belum bisa terlalu banyak karena keterbatasan anggaran,” kata Sony. 

Sony menyatakan, tahun ini tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di Jembrana. Meski sudah diusulkan, pihak mensinyalir pemerintah pusat tidak memberikan anggaran karena melihat kemantapan jalan di Jembrana yang sudah mencapai 78,66 persen. 7 ode